Atasehirbelediyesisporkulubu.com – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menata kembali tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan keputusan ini lahir dari rapat bersama Menteri Pertahanan sekaligus Menko Polhukam Sjafrie Sjamsoeddin dan Panglima TNI Agus Subiyanto di Kantor Kemenko Polkam pada Kamis, 11 September 2025.
Read More : Kunjungan Dinas Perpustakaan Kabupaten Bangka ke Perpustakaan Provinsi Babel
Menurut Bahlil, langkah ini menjadi bagian dari strategi memperkuat pengelolaan PT Timah sebagai perusahaan pelat merah yang menguasai mayoritas izin usaha pertambangan (IUP) di Bangka Belitung.
PT Timah Kuasai 89 Persen IUP di Bangka Belitung
Bahlil menegaskan bahwa 89 persen dari total IUP di Bangka Belitung saat ini berada di bawah kendali PT Timah. Fakta ini membuat pemerintah memandang penting adanya tata kelola yang lebih terarah, transparan, dan berkelanjutan.
“Karena itu kita harus tata, apalagi ini BUMN. Dalam implementasinya, saya meminta agar tetap melibatkan masyarakat, termasuk koperasi dan UMKM, sebagai bagian dari kerja-kerja di IUP PT Timah,” kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Libatkan Masyarakat dan Perhatikan Lingkungan
Penataan yang sedang dipersiapkan tidak hanya berfokus pada sisi bisnis semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Bahlil menekankan bahwa keberadaan industri timah harus membawa manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat, khususnya koperasi dan UMKM, akan menciptakan pemerataan manfaat dari sektor tambang. Selain itu, pengelolaan yang lebih ramah lingkungan juga akan menjadi prioritas, agar aktivitas pertambangan tidak menimbulkan kerusakan jangka panjang.
Harapan Terhadap Ekonomi Bangka Belitung
Dengan penataan ulang ini, pemerintah berharap perekonomian Bangka Belitung semakin meningkat. Pertambangan timah yang dikelola dengan baik diharapkan mampu memberikan kontribusi besar bagi daerah, sekaligus mendukung ketahanan ekonomi nasional.“Sudah barang tentu kita memperhatikan aspek sosial, lingkungan, dan peningkatan ekonomi di Bangka Belitung,” tutup Bahlil.
