atasehirbelediyesisporkulubu.com – Ratusan penambang timah rakyat menggelar aksi unjuk rasa di kantor DPRD Babel (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung) pada Rabu (10/9/2025). Aksi ini berlangsung sejak siang hari, dengan massa awalnya berorasi di halaman kantor dewan sekitar pukul 13.30 WIB. Namun, tak lama kemudian, mereka diminta masuk ke ruang sidang untuk menyampaikan aspirasi secara langsung dari kursi anggota dewan.
Read More : Lagu Bangka Belitung
Dalam aksi ini, para penambang menuntut pemerintah segera menerbitkan izin pertambangan rakyat (IPR) serta mempercepat pembangunan hilirisasi timah. Mereka menilai, kesejahteraan masyarakat akan lebih terjamin jika bisa mengelola sendiri kekayaan alam yang ada di wilayah mereka.
Tuntutan Penambang, Izin dan Hilirisasi
Menurut Yudi, salah satu perwakilan penambang, hingga kini banyak wilayah pertambangan rakyat di Bangka Belitung, seperti di Perlang, Bangka Tengah, yang belum mendapatkan IPR. Kondisi ini membuat masyarakat kesulitan untuk bekerja secara legal dan mandiri.
Selain itu, para penambang juga menyoroti peran investor luar yang dianggap lebih diutamakan dibanding masyarakat lokal. “Kalaupun ada investor, seharusnya fokus di hilirisasi, membeli dalam bentuk balok timah, bukan lagi pasirnya,” tegas Yudi.
Para demonstran berharap desa-desa dengan potensi tambang bisa mengelola pasir timah secara mandiri, misalnya melalui koperasi desa. Dengan adanya dapur pengolahan timah, masyarakat tidak perlu lagi bergantung pada APBD untuk meningkatkan nilai tambah hasil tambang.
Baca juga: Pulau Pasir Belitung Jadi Magnet Baru Untuk Fotografer Drone
Respons DPRD Bangka Belitung
Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung, Eddy Iskandar, menegaskan bahwa pihaknya siap menampung dan menyampaikan aspirasi ini kepada gubernur serta pemerintah pusat. Menurutnya, hilirisasi timah di tingkat desa akan menjadi solusi nyata bagi peningkatan ekonomi masyarakat.
“Kami mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dengan menciptakan hilirisasi secara mandiri,” ujar Eddy.
Saat ini, harga pasir timah di tingkat penambang berkisar Rp150.000 per kilogram. Dengan hilirisasi yang berjalan baik, masyarakat berharap nilai jual bisa meningkat sehingga kesejahteraan penambang di Babel semakin terjamin.
Aksi penambang timah rakyat di DPRD Bangka Belitung menjadi cerminan keresahan masyarakat terhadap lambannya kebijakan perizinan tambang rakyat dan minimnya hilirisasi di daerah. Tuntutan mereka bukan semata soal izin, tetapi juga soal keadilan dalam mengelola kekayaan alam agar benar-benar memberi manfaat bagi warga lokal.
Dengan dukungan DPRD dan adanya keberpihakan pemerintah, diharapkan hilirisasi timah bisa diwujudkan, sehingga nilai tambah tetap berada di tangan masyarakat. Jika ini tercapai, kesejahteraan penambang Babel akan lebih terjamin dan ekonomi daerah pun dapat tumbuh lebih berkelanjutan.
